Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat akhirnya memberikan persetujuan akhir untuk memberikan stimulus perekonomian senilai US$ 1,9 triliun pada Rabu (10/3/2021) waktu setempat.
Bantuan senilai US$ 1,9 triliun itu setara dengan Rp 27,3 kuadriliun (asumsi Rp 14.000/US$) alias Rp 27.000 triliun yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden dan merupakan nilai terbesar yang diberikan sepanjang sejarah negara tersebut.
Melansir Reuters, Joe Biden menyatakan stimulus ini merupakan bantuan untuk perekonomian sekaligus menjadi kemenangan pertamanya setelah menjabat sebagai presiden.
"Bantuan ada di sini," kata Biden usai pemungutan suara dilakukan. White House atau Gedung Putih diagendakan untuk menandatangani RUU ini pada Jumat (12/3/2021).
Adapun stimulus ini akan diberikan dengan perincian senilai US$ 400 miliar (Rp 5.600 triliun) untuk bantuan langsung senilai US$ 1.400 (Rp 20 juta) kepada penduduk, US$ 350 miliar (Rp 4.900 triliun) untuk pemerintah pusat dan daerah.
Lalu ada bagian untuk kredit pajak anak dan peningkatan pendanaan untuk distribusi vaksin.
Stimulus ini diperkirakan akan menjadi booster bagi pemulihan perekonomian Amerika.
Persetujuan bantuan ekonomi ini berhasil dicapai dengan capaian 220-211 suara setelah tak mendapatkan suara dari Partai Republik setelah berminggu-minggu perdebatan dan perselisihan di Kongres.
Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengesahan undang-undang itu adalah hari penting bagi ekonomi AS dan akan mempercepat pemulihannya
Demokrat menggambarkan undang-undang tersebut sebagai tanggapan kritis terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 528.000 orang dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.
"Ini hari bersejarah. Ini adalah awal dari akhir dari depresi Covid-19 yang hebat," kata Jan Schakowsky, perwakilan Demokrat.
Namun Republik mengatakan tindakan itu terlalu mahal dan dikemas dengan prioritas progresif yang boros. Mereka mengatakan fase terburuk dari krisis kesehatan masyarakat terbesar dalam satu abad sebagian besar telah berlalu dan ekonomi sedang menuju rebound.
"Itu adalah rencana yang salah pada waktu yang salah karena begitu banyak alasan yang salah," kata Jason Smith, perwakilan Republik.
Namun demikian, Demokrat meramal bahwa Partai Republik akan menggembar-gemborkan manfaat RUU tersebut kepada konstituen, meskipun bertindak sebagai oposisi di DPR dan Senat.
Senator Republik Roger Wicker menulis di Twitter, "Pendanaan ini akan memastikan bisnis kecil dapat bertahan dari pandemi dengan membantu menyesuaikan operasi mereka dan mempertahankan gaji karyawan mereka."
Demokrat berharap RUU ini akan mendapatkan pengesahan dari Biden jelang habisnya masa tunjangan pengangguran federal berakhir pada Minggu (14/3/2021).
[CNBC]
KOMENTAR