Gurusaham.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan menyesuaikan aturan pencatatan saham bagi perusahaan teknologi seperti GoTo (perusahaan gabungan Gojek-Tokopedia) yang berpotensi menghimpun pendanaan dalam jumlah dana besar di pasar modal.
Salah satu peraturan yang akan disesuaikan ialah persyaratan pencatatan di Papan Utama yang minimal harus mencatatkan laba bersih dalam setahun terakhir. Kebijakan ini, tentunya dinilai belum sesuai dengan karakteristik perusahaan yang terus berkembang belakangan, termasuk unicorn dari sektor teknologi.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, perusahaan rintisan unicorn berpotensi meraih pendanaan dalam jumlah besar, namun masih dihadapkan pada fundamental seperti perolehan laba usaha dalam setahun terakhir.
Dengan begitu, berdasarkan peraturan I-A yang lama, akan sulit bagi unicorn untuk bisa dicatatkan di Papan Utama.
"Bursa terus berupaya menjadi Bursa yang adaptif terhadap kebutuhan stakeholder nya, termasuk unicorn di Indonesia, agar dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan mereka untuk bisa growth," kata Nyoman, kepada awak media, Jumat (11/6/2021).
Melalui peraturan I-A yang akan direvisi ini, ini nantinya Bursa akan memperkenalkan lima alternatif persyaratan sebagai pintu untuk tercatat di papan utama dan papan pengembangan. Dengan demikian, kami berharap peraturan ini lebih akomodatif bagi berbagai jenis industri di Tanah Air.
Selain itu, otoritas bursa juga akan adaptif dengan penerapan Multiple Voting Share (MVS) atau Saham dengan Hak Suara Multipel (SHSM). Aturan ini memungkinkan pemegang SHSM memiliki hak suara yang lebih tinggi dari porsi kepemilikannya, bergantung rasio voting power setiap struktur SHSM tersebut.
Salah satu latar belakang penerapan SHSM adalah untuk menjaga pengendalian dari para founders yang merupakan key person sebuah perusahaan.
Dengan tetap menjadi pengendali, walaupun persentase kepemilikannya kecil, para founders ini tetap memiliki power untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan jangka panjang," imbuhnya.
"Di pasar modal Indonesia aturan ini sedang disusun dan dibahas agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang diperkenankan menerapkan SHSM dalam struktur permodalannya," katanya.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi menyebut, saat ini pihaknya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedang melangsungkan diskusi yang intensif untuk merumuskan peraturan yang memungkinkan perusahaan unicorn bisa melantai di bursa dalam negeri.
"Saat ini kami sedang melakukan diskusi intens dengan OJK merumuskan regulasi yang memungkinkan startup melangsungkan IPO. Insya Allah, dalam tahun ini dapat melantai di BEI," kata Inarno, dalam webinar ETF Fest, Jumat (11/6/2021).
Sebelumnya, Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc), Rudiantara, menyampaikan, IFSoc mendukung langkah BEI dalam merancang penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi perusahaan teknologi berskala unicorn dan decacorn untuk melakukan IPO di Indonesia.
Penyesuaian kebijakan tersebut antara lain, pertama, reklasifikasi sektor dan sub-sektor.
Kedua, kebijakan papan daftar di bursa agar diperbaharui tidak terbatas bagi perusahaan yang untung saja.
Ketiga, kebijakan dual class of shares (DCS) yakni diperlukannya multiple voting shares (MVS), yang mana ada saham yang mana kepemilikannya mungkin kecil tapi hak suaranya lebih besar daripada kepemilikannya. Kebijakan ini juga sudah menjadi praktik di bursa saham global.
Sebagai informasi, ada tiga papan perdagangan di BEI: Papan Utama, Papan Perdagangan, dan Papan Akselerasi.
Data BEI menjelaskan, salah satu syarat emiten listing di Papan Utama yakni setahun terakhir mencatatkan laba, sementara di Papan Pengembangan dapat belum memiliki laba, tetapi proyeksi tahun kedua sejak tercatat harus mendapat laba usaha dan laba bersih.
Adapun unicorn adalah bisnis startup yang nilai valuasinya sudah mencapai USD$ 1 juta atau setara Rp 14 triliun, sementara decacorn adalah perusahaan yang mempunyai nilai valuasi 10 kali lipat dari unicorn, yaitu sebesar US$ 10 miliar.
KOMENTAR