Gurusaham.com - Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, menilai hadirnya dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yakni Indonesia Investment Authority (INA) tampaknya tidak akan signifikan menurunkan tingkat leverage (utang/pinjaman) perusahaan-perusahaan BUMN dalam jangka pendek.
Fitch menyebut pemerintah Indonesia membentuk INA dengan tujuan meningkatkan investasi infrastruktur. Modal dasarnya terdiri dari suntikan dana awal sebesar Rp 15 triliun, dan terdapat rencana untuk menambah lagi Rp 60 triliun aset pada akhir tahun 2021, dalam bentuk kas, aset negara, piutang pemerintah, dan saham perusahaan BUMN.
INA dapat berinvestasi di proyek-proyek yang dipimpin sektor swasta dan perusahaan BUMN, dan memiliki wewenang untuk memberikan pinjaman dan meminjam dana.
"Ada sedikit kejelasan pada tahap ini tentang skema yang akan digunakan untuk menginvestasikan dana INA. INA diharapkan dapat mengurangi tingkat leverage yang tinggi di antara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur yang telah membatasi kapasitas mereka untuk meningkatkan investasi," tulis Fitch Ratings, dalam riset yang disampaikan Olly Prayudi Direktur Korporasi PT Fitch Ratings Indonesia, Selasa (23/3/2021).
Hal ini dilakukan, misalnya, dengan memperoleh aset proyek mereka yang ada, atau mengurangi tekanan pada perusahaan BUMN untuk meningkatkan utang guna mendukung kontribusi ekuitas mereka dalam proyek-proyek baru dengan menyumbangkan modal.
Hanya saja, menurut Fitch dalam jangka pendek tidak akan signifikan menurunkan leverage (deleveraging) perusahaan BUMN.
"Menurut kami kemungkinan INA akan mendorong deleveraging yang signifikan di antara BUMN Indonesia secara agregat rendah dalam waktu dekat," tulis Fitch Ratings.
Fitch menilai, modal INA relatif kecil dibandingkan dengan skala utang di antara BUMN yang bergerak di sektor strategis, seperti konstruksi, jalan tol, dan minyak dan gas (migas).
Misalnya, total utang perusahaan konstruksi BUMN lebih dari Rp 170 triliun per akhir September 2020 dan utang PT Pertamina (Persero) sekitar Rp 300 triliun per akhir Juni 2020.
Ada kemungkinan bahwa keterlibatan INA dalam proyek tertentu dapat mengurangi leverage di BUMN tertentu, tetapi ini juga akan bergantung pada keputusan strategis perusahaan yang terkait.
"Terdapat risiko bahwa bantuan modal yang diberikan oleh INA dapat terkikis jika BUMN menyalurkan kembali dana yang dikeluarkan untuk proyek infrastruktur baru. Risiko ini cukup besar mengingat keinginan pemerintah untuk mempercepat investasi tersebut," tegas Fitch.
Adapun percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia mungkin memerlukan tambahan modal di luar rencana INA, yang relatif kecil dibandingkan dengan anggaran infrastruktur pemerintah untuk tahun 2021 sebesar Rp 417 triliun, atau rencana investasi Pertamina lebih dari US$ 90 miliar (sekitar Rp 1.300 triliun) selama 6 tahun ke depan.
"Kami berharap proyek infrastruktur seperti jalan tol, bukan minyak dan gas, menjadi prioritas pertama INA karena efek berganda mereka terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Fitch.
Sementara itu, Fitch menilai, kapasitas INA untuk memobilisasi dana dapat diperkuat jika INA mampu menyalurkan modal luar negeri untuk investasi infrastruktur Indonesia.
Sejumlah dana asing dan badan pembangunan global yang didukung negara, seperti US International Development Finance Corporation (IDFC) telah menunjukkan minat dalam kemitraan investasi dengan INA.
Di sisi lain SWF Indonesia ini, menurut Fitch, juga memiliki hak-hak istimewa yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
"Ada kemungkinan bahwa posisi hukum dan politik yang memiliki hak istimewa dari otoritas dapat memberikan jaminan yang lebih besar kepada mitra asing yang ingin berinvestasi dalam infrastruktur," kata Fitch.
Pasal 72 menyebutkan LPI atau dalam hal ini INA, tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolven. Pembuktian kondisi insolven dilakukan berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bahkan, beban biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan lembaga independen, ditanggung oleh pemohon pailit.
"INA tidak dapat dinyatakan default kecuali terbukti pailit berdasarkan uji kepailitan yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan."
"Ini akan membuat INA kurang rentan terhadap klaim kebangkrutan dari kreditor nakal, yang mungkin mengajukan petisi kebangkrutan berdasarkan klaim yang dapat diabaikan dan atas dasar yang tidak berdasar," kata Fitch.
Meskipun demikian, kata Fitch, INA belum mendapatkan kontribusi modal eksternal.
"Kami melihat mobilisasi tersebut lebih mungkin dilakukan dalam jangka panjang, karena mengembangkan catatan pendanaan dan pengelolaan proyek. Mengatasi masalah terkait kebijakan dan khusus proyek yang berlaku di Indonesia yang telah menghambat minat investor juga dapat membantu INA untuk menarik investasi jangka panjang."
KOMENTAR