Gurusaham.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan mempercepat proses penutupan tujuh BUMN 'zombie' yang sudah tak beroperasi sejak lama, bahkan sejak 2008.
Dia berharap penutupan ini bisa dilakukan sebelum UU BUMN amandemen selesai digarap oleh DPR. Saat ini amandemen perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN tengah dibahas DPR.
Dia mengungkapkan, percepatan penutupan BUMN mati suri ini diharapkan bisa dilakukan mengingat belum lama ini telah dilakukan penggabungan tiga BUMN ke entitas lain, melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Meski penggabungan ini memakan waktu hingga 9 bulan, bukan tidak mungkin bahwa percepatan penutupan BUMN-BUMN tersebut bisa dilakukan.
"Karena itu saya sudah berdiskusi dengan Bapak Presiden, Bapak Menteri yang lain, Ibu Menteri yang lain untuk men-support bahwa percayakan transformasi yang sudah terjadi di BUMN selama dua tahun ini terlihat hasilnya. Tapi kan kita perlu support lebih, yaitu apa, supaya kita bisa menutup dan melakukan penggabungan dengan waktu yang lebih cepat," kata Erick di Telkom Smart Office, Kamis (30/9/2021).
"Saya rasa, saya nggak mau nunggu [amandemen] UU itu jadi. Kalau memang bisa prosesnya lebih cepat, kenapa harus menunggu undang-undang, kan undang-undang itu perlu proses," imbuhnya.
Erick menjelaskan, saat ini untuk menutup BUMN membutuhkan proses yang panjang. Namun, diharapkan dengan adanya amandemen UU BUMN yang saat ini sedang digodok oleh DPR diharapkan ke depannya proses ini akan menjadi lebih cepat melalui penguatan peran kementerian.
"Gini, argumentasinya karena sekarang ini kan era digital, perubahan bisnis model sangat cepat, yg dulu mungkin perlu waktu 10 tahun, sekarang dua tahun udah berubah. Sama, job, pekerjaan juga berubah," jelas Erick.
"Jadi kalau proses daripada tadi penutupan sebuah perusahaan, penggabungan, memakan waktu yang sangat panjang, akhirnya kan kita harus menyadari itu menjadi kelemahan bersama sebagai bangsa, sebagai BUMN juga. Artinya apa, kita tidak siap dengan persaingan yang demikian cepat," tegasnya.
Adapun saat ini untuk mempercepat penutupan BUMN ini, Komisi VI DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja). Pembahasan ini bersamaan dengan pembahasan mengenai restrukturisasi dan penyehatan BUMN.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan pembentukan panja ini dilakukan untuk membahas kendala-kendala sulitnya menutup perusahaan BUMN yang tak lagi memiliki prospek bisnis.
"[Perihal penutupan BUMN tak operasional] Kita akan dalami di Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN di Komisi VI DPR RI," kata Martin kepada CNBC Indonesia, Selasa (28/9/2021).
Untuk diketahui, saat ini setidaknya terdapat tujuh BUMN yang tak lagi memiliki prospek bisnis hingga tak lagi beroperasi sejak bertahun-tahun yang lalu.
Ketujuh BUMN yang dimaksud antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero)/Iglas, dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero).
Lalu ada PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)/PANN.
Menurut sumber CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu, terdapat tujuh perusahaan sudah tidak beroperasi, ada yang tidak memiliki karyawan bahkan tidak memiliki manajemen.
Disebutkan bahwa ketujuh BUMN ini tengah dalam proses restrukturisasi. Proses pembubaran juga akan dilakukan dengan tidak memberikan dampak yang luas, seperti pemutusan hubungan kerja.
Erick mengatakan BUMN yang dimaksud sudah tidak beroperasi sejak 2008 lalu sehingga pembubaran menjadi salah upaya yang yang diambil kementerian.
Perusahaan yang saat ini dalam proses pembubaran ini tengah ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA.
[CNBC]
KOMENTAR