Gurusaham.com - Tekanan bagi emiten-emiten alias perusahaan publik asal China yang tercatat di bursa saham AS, Wall Street, membuat pemerintahan Presiden Xi Jinping mengatur ulang strategi baru di pasar modal.
Sejak era Presiden Donald Trump dan kini Joe Biden, perusahaan China yang tercatat baik di New York Stock Exchange (NYSE) maupun Nasdaq seakan dipaksa 'pulang kampung' kembali ke China lantaran dituduh tidak transparan dan merugikan warga investor AS.
Sebab itu, pemerintah China akan segera membuat bursa saham baru di negara itu untuk menarik minat investor asing. Langkah ini diambil karena Beijing mengantisipasi AS yang ingin mendepak beberapa emiten China dari dua bursa saham yang dikenal dengan istilah Wall Street itu.
Dalam laporan Reuters, Rabu (31/3/2021), seorang sumber membeberkan bahwa Dewan Negara China telah meminta regulator pasar modal untuk memimpin studi. Termasuk tentang bagaimana merancang bursa saham baru yang akan menargetkan perusahaan China yang terdaftar di pasar luar negeri seperti Hong Kong dan AS.
Pemerintah China juga berharap inisiatif tersebut juga akan memikat perusahaan global seperti Apple Inc dan Tesla Inc untuk listing di China. Mereka akan memiliki opsi untuk mengukir bisnis lokal di perekonomian kedua terbesar dunia itu.
Namun belum diketahui pasti mengenai target lokasi bursa saham itu. Sejauh Ini China daratan memiliki dua bursa saham di Shanghai dan Shenzhen dengan nilai kapitalisasi gabungan mencapai 78 triliun yuan atau setara Rp 175 kuadriliun.
Sebelumnya, regulator sekuritas di AS, Securities and Exchange Commission (SEC), akan segera mengadopsi langkah-langkah untuk mengeluarkan perusahaan asing dari bursa.
Mereka yang tidak mematuhi standar audit AS dan mengungkapkan afiliasinya ke pemerintah, bisa "ditendang" dari Wall Street.
Keputusan ini merupakan turunan dari The Holding Foreign Companies Accountable Act, yang ditandatangani Donald Trump Desember 2020. Tujuannya untuk menghapus perusahaan China di bursa, jika mereka gagal mematuhi standar audit AS tiga tahun berturut-turut.
Aturan tersebut juga mengharuskan perusahaan membuktikan kepada SEC bahwa mereka tidak dimiliki atau dikendalikan oleh entitas pemerintah asing. Perusahaan juga akan diminta mengungkap anggota dewan direksi, termasuk apakah terkait dengan Partai Komunis China atau tidak.
SEC mempercepat eksekusi aturan karena dalam hukum AS, ini harus dilakukan dalam waktu 90 hari sejak RUU menjadi UU. Saat ini SEC mencari komentar publik tentang proses untuk mengidentifikasi perusahaan yang gagal memenuhi standar.
Aturan baru datang di tengah ketegangan baru antara Amerika Serikat dan China. Minggu lalu di Alaska, kedua negara mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama mereka di bawah pemerintahan Biden namun kedua belah pihak melontarkan teguran tajam terhadap kebijakan satu sama lain.
Pada Mei tahun lalu, dua senator AS dari dari Partai Republik dan Demokrat yang menjadi inisiator The Holding Foreign Companies Accountable Act atau RUU Akuntabilitas Perusahaan Asing menegaskan bahwa beleid yang saat itu tengah diperjuangkan ini bertujuan demi menjaga kepentingan investor AS.
Kedua senator inisiator RUU tersebut yakni John Kennedy, senator Louisiana dari Partai Republik, dan Chris Van Hollen, senator Demokrat dari Maryland.
"SEC bekerja keras untuk melindungi investor Amerika agar tidak ditipu. Ini sama saja bahwa kita memberi perusahaan-perusahaan China kesempatan mengeksploitasi warga Amerika yang bekerja keras - mereka yang menempatkan uang pensiun dan tabungan mereka di bursa kita," kata Senator John Kennedy, dalam situs resminya, kennedy.senate.gov, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2020).
KOMENTAR